Isu Kontemporer Hukum Lingkungan Internasional dan Kebutuhan Mendesak Dunia

Penulis : Hikmah Bima Odityo

Sejarah awal hukum lingkungan internasional yang semula hanya mengatur tentang batas sungai, hak memancing, dan perlindungan beberapa spesies hewan kini telah berkembang untuk mengatur polusi di seluruh media lingkungan, konservasi habitat, dan perlindungan kepentingan internasional seperti penebalan lapisan ozon. Bahkan melalui Konferensi UN di Rio de Janeiro merekomendasikan bahwa hukum lingkungan internasional dihubungkan dengan isu ekonomi.

Sebelum tahun 1900 sudah ada beberapa perjanjian multilateral dan bilateral yang membahas isu lingkungan internasional secara umum seperti garis batas laut, navigasi, dan hak untuk menangkap ikan khususnya di Rhine River dan saluran air di Eropa lainnya. Namun, secara khusus tidak membahas polusi dan isu ekologi lainnya. Perubahan kemudian muncul ketika Treaty UK tentang garis batas air khususnya dalam pasal 4 memuat aturan “shall not be polluted on either side to the injury of health or property on the other”.

Akhirnya, di sekitar tahun 1900an banyak negara yang mulai membuat perjanjian tentang perlindungan spesies bernilai yang bisa dikomersiilkan, seperti Convention for the Protection of Birds Useful to Agriculture 1902, Convention for the Protection of Migratory Birds in the United States and Canada 1916, dan Treaty for the Preservation and Protection of Fur Seals yang ditandatangani tahun 1911. Hanya satu konvensi yang fokus membahas margasatwa secara general, yaitu London Convention for the Protection of Wild Animals, Birds and Fish in Africa 1900.

Pada tahun 1930-1940an banyak negara mulai menyadari pentingnya konservasi lingkungan dan melakukan negosiasi untuk melindungi flora dan fauna secara general seperti London Convention on Preservation of Fauna and Flora in Their Natural State 1933 dan Washington Convention on Nature Protection and Wild Life Preservation 1940. Selanjutnya, pertama kali penerapan Hukum Kebiasaan Internasional diputus pada kasus Trail Smelter Arbitration yang terjadi antara Canada dan US.

Sepanjang tahun 1950-1960an masyarakat Internasional dan banyak negara mencermati dan berunding merumuskan perjanjian untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh nuklir akibat pemakaian sipil dan polusi laut yang disebabkan karena minyak. Pada awal 1960an, perhatian terhadap lingkungan semakin bertumbuh besar akibat kritik dari Racher Carson melalui buku “Silent Spring”. Akibatnya legislatif lingkungan US membuat National Environmental Policy Act di tahun 1969.

Di tahun 1971 US Dewan Kualitas Lingkungan dan Agensi Perlindungan Lingkungan mulai dibentuk. Di dunia Internasional perjanjian multilateral mengenai lingkungan juga signifikan meningkat, sebagai contoh adalah The African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources 1968. Pada tahun 1972 adalah momentum tumbuhnya benih-benih hukum lingkungan internasional ditandai dengan terciptanya sejumlah perjanjian multilateral dan gerakan masyarakat internasional yang mengedepankan isu-isu hukum lingkungan sebagai fokus utama.

Setelah dibentuknya UNEP dan konferensi UN Stockholm on Human Environment tahun 1972 banyak peraturan yang dibentuk seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973, Convention on the prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 1972, dan Convention for the Protection of World Cultural and Natural Heritage 1972.

Pada prinsipnya ruang lingkup perjanjian internasional mengenai lingkungan meluas sebagai contoh dari perjanjian transboundary pollution menjadi perjanjian global pollution, pelestarian spesies tertentu menjadi konservasi ekosistem, dll. Tugas negara peserta juga diatur lebih comprehensive sebagai contoh dari hanya melakukan riset dan monitoring menjadi melakukan tindakan pencegahan polusi dan mengurangi polutan pada level tertentu.

Pertengahan tahun 1985 sampai 1992 juga terjadi penguatan terhadap sejumlah hukum lingkungan internasional seperti pembuatan UNFCCC, Convention for the Protection of the Ozone Layer dan amandemen Montreal Protocol. Di Asia sendiri, khususnya ASEAN telah membuat Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources (1985).

Di Afrika membuat Bamako Convention on the Ban of Import into Africa and the control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes Within Africa (1991). Di Eropa juga dibuat Single European Act yang menyediakan otoritas kepada masyarakat Eropa untuk menyikapi isu yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Hal yang dapat diambil dari pemaparan diatas adalah tentang harapan, bahwa isu lingkungan adalah hal yang urgent untuk ditangani saat ini, sebab apabila diabaikan generasi yang akan datang tidak akan dapat menikmati seperti apa yang sedang kita nikmati saat ini.

Sikap terpenting yang harus dilakukan adalah menghindari itu semua agar kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan akses informasi, monitoring, dan tekanan politik untuk melakukan perubahan yang didukung dengan cara konstitusional dan instrument hukum domestik.

Beberapa catatan dari proses diplomasi lingkungan internasional yang perlu diperbaiki adalah (1) Skill dan kecepatan negosiasi perjanjian Internasional, (2) Perubahan desain dan konten perjanjian (3) Pengaturan untuk merubah pemahaman saintifik (4) Fokus sistem (5) Memberikan perhatian kepada negara bukan peserta (6)  Memberikan tempat kepada NGO.

Berdasarkan pengalaman sejarah, pembelajaran yang dapat diambil berasal dari ketidaksadaran, tidak tersistematis, dan sedikit konsistensi dalam menangani isu lingkungan baik itu dari negara, organisasi, atau bahkan individual.