Keracunan Omong Kosong : Ketika Penguasa dan Media Massa Berkongsi Merebut Legitimasi

Penulis : Fachri S

Keracunan omong kosong! Meminjam lagu dari Efek Rumah Kaca yang berjudul Hijau-Keracunan Omong Kosong dalam album bertajuk Sinestesia, band ini dengan baik melagukan kondisi demokrasi yang ruwet saat ini.

“Secangkir kopi sianida membunuh satu kepala, namun secangkir kopi yang dipenuhi omong kosong niscaya bisa membunuh satu peradaban.”

Racun identik dengan ramuan yang berbahaya, melemahkan, bahkan mematikan. Sedangkan omong kosong adalah bualan yang dicampur rekayasa nan menyesatkan. Bisa dibayangkan, apa jadinya jika seseorang menenggak racun omong kosong ini.

Akal sehat, nalar dan hatinya akan mati dan tak lagi bisa membedakan benar dan salah. Padahal, mengetahui benar dan salah mutlak dibutuhkan manusia sebagai pijakan dalam menentukan tindakan.

Racun omong kosong bisa dihindari jika seseorang memiliki standar penilaian yang ketat, semisal logika, rasionalitas, moral, atau intuisi. Namun sekuat apa standar penilaian itu dapat bertahan jika setiap hari harus diadu dengan produksi omong kosong yang sudah dipabrikasi. Seberapa kuat Anda menjadi waras di dunia yang gila, kata Prie GS.

Omong Kosong Sebagai Legitimasi

Omong kosong tak muncul dengan sendirinya. Ia punya maksud, diproduksi massal, dan dikomodifikasikan. Tujuannya pun bermacam-macam. Namun yang paling menarik perhatian penulis adalah tujuannya untuk mencari legitimasi.

Pakar linguistik Avram Noam Chomsky mengatakan bahwa para penguasa (termasuk bos perusahaan multi nasional yang hobinya membeli kepala orang untuk dijadikan bola golf) membutuhkan legitimasi untuk melanggengkan kekuasaannya.

Mereka teramat tega memelintir cerita, menyulap data, membumi hanguskan fakta dan merekayasa sejarah semau jidat. Memanfaatkan berbagai macam komponen yang dimiliki, mereka juga mempropaganda dan secara sistemik menebar omong kosong di udara.

Kita konsumsi sampah, kita produksi limbah...

Penguasa membutuhkan alat untuk melancarkan tujuan tersembunyinya itu. Mereka butuh tangan-tangan panjang yang bertugas untuk membangun citra dan menggiring opini publik guna merebut legitimasi. 

Uang yang besar untuk propaganda tak menjadi soal selama tujuan mereka tercapai dan mengunduh hasil berkali lipat. Salah satu alat yang bisa dipakai oleh penguasa adalah dengan memanfaatkan potensi media massa.

Meski hanya sebaris kata, apa yang tertulis di media massa bisa mempengaruhi persepsi berjuta pasang mata. Berlindung di bawah kaidah jurnalistik yang menyajikan fakta apa adanya, apa yang ditulis media memiliki legitimasi kebenaran yang dipercaya oleh khalayak yang menyimaknya.

Gampangnya, jika media mengatakan si A kerap memakai kaus bergambar palu arit dan gemar mendengarkan lagu Genjer-genjer, maka masyarakat akan percaya bahwa si A adalah komunis yang kaffah.

Atau jika media mengatakan bahwa si B tiap hari jumat membagikan 10 kilogram beras kepada fakir miskin, maka masyarakat akan percaya jika si B adalah seorang dermawan, meski si B sebenarnya adalah seorang tengkulak keji dan penjahat yang tega merampas tanah milik petani kampung yang lugu.

Ironisnya, bukan hanya satu dua orang penguasa saja yang melakukannya. Banyak di antara mereka yang beramai-ramai memperebutkan kepercayaan masyarakat lewat image dan gimmick yang mereka rekayasa di depan kamera. Siapa yang paling jago menggodok isu dan membangun citra, dia lah yang menjadi pemenang dan mendapat legitimasi masyarakat.

Setelah mendapat legitimasi, penguasa bisa leluasa menjadi germonya masyarakat yang telah ikhlas dijual murah kepada bajingan hidung belang. Atau menjadikan kita hamba-hamba yang baik dan bermurah hati memberikan suara untuk mendukungnya kembali di pemilihan umum (Pemilu).

Media Massa sebagai Corong Legitimasi

Mengutip dari buku Politik Kuasa Media, Chomsky memberikan contoh melalui kemenangan Woodrow Wilson dalam pemilihan presiden tahun 1916. Diketahui, saat itu Wilson memiliki andil dalam perang di Eropa. Dengan sangat rapi, Wilson berhasil menggodok isu dan mengubah masyarakat Amerika Serikat yang anti perang menjadi masyarakat yang gila perang. 

Segala hal yang berbau Jerman (musuh Amerika Serikat) membuat masyarakat ‘Paman Sam’ marah dan mengumpat. Padahal sebelumnya, masyarakat Amerika Serikat tidak memiliki alasan yang kuat untuk terlibat dalam perang di Eropa.

Kemenangan Wilson dalam mengambil hati masyarakat Amerika Serikat merupakan buah dari keberhasilannya membentuk komisi propaganda resmi pemerintah yang disebut Crell Commite. Hanya butuh waktu enam bulan, komisi propaganda ini sukses mengubah pandangan umum masyarakat tentang perang. Masyarakat Amerika Serikat kemudian berbondong-bondong terjun ke medan perang dengan tujuan untuk menyelamatkan dunia. Wow

Dibalik kesuksesan itu, Chomsky mengatakan, "Para kaum intelektual progresif lingkaran John Dewey yang bekerja sama dengan Wilson pasti sedang menepuk dada dengan tulisan-tulisannya karena berhasil memutar haluan masyarakat yang anti perang menjadi maniak perang.”

Jika Chomsky benar, maka kita perlu bersikap kritis pada setiap berita yang ditampilkan di media massa. Karena di dalam berita yang mereka suguhkan berpotensi mengandung racun omong kosong yang menyesatkan.

Media Massa sebagai Pilar Demokrasi

Pasca reformasi, media dibilang telah bangun dari tidur panjangnya. Pers yang dahulu menjadi corong penguasa katanya kini bangkit dan menjalankan fungsinya sebagai sebagai kontrol penguasa dan penyaji informasi yang mencerdaskan penyimaknya. Karena itulah media sering disebut sebagai pilar ke-4 demokrasi dan kebebasan pers menjadi tolok ukur kualitas demokrasi sebuah negara.

Memang begitu mulia demokrasi memberi tempat pada media massa yang dinilai menjadi salah satu kekuatan utama dalam melawan penindasan yang dilakukan oleh penguasa. Namun tempat ini rawan pula untuk disalahgunakan, sebagaimana penulis beberkan di atas.

Karena itu, media massa harus senantiasa jujur dan tahan godaan ketika menjalankan fungsinya sebagai pewarta. Media massa bukanlah juru kampanye, media massa juga bukan alat untuk menunjang kekuasan penguasa.

Jika hari ini media massa menyeleweng, maka sudah saatnya mereka untuk ditegur dan digeret untuk kembali ke khittah-nya sebagai pilar ke-4 demokrasi. Di dunia yang gila ini, penulis percaya, di ujung sana lusinan wartawan yang tetap memegang teguh kebenaran dan kode etik jurnalistiknya meski wajahnya dihadapkan pada moncong senjata.

Untuk menjadi kritis atau kebal dari racun omong kosong, cara pandang terhadap dunia juga perlu dibenahi. Masyarakat harus berani untuk tidak percaya kepada klaim kebenaran yang dihembuskan oleh para elit politik atau cendikiawan. Pasalnya, mereka lah yang selama ini membuat masyarakat terombang-ambing dan bingung atas kondisi yang masyarakat hadapi.

Mereka selamanya akan memonopoli ilmu pengetahuan dan menyuburkan kebodohan agar masyarakat dengan mudah mereka giring dengan argumentasi-argumentasi yang terlegitimasi kebenarannya.

Mereka menyebut kita masyarakat yang bodoh ini sebagai the others (yang tak penting perannya) kecuali dibutuhkan di saat-saat tertentu saja, misalnya ketika pemilu. Seolah-olah mendukung tatanan masyarakat yang adil dan peduli kepada kemanusiaan, mereka sesekali memberikan ruang untuk kita bebas menyuarakan aspirasi dan pilihan politik. 

Namun sayangnya itu hanya ilusi, masyarakat yang lugu tetap tak mengetahui permasalahan yang substansi, sehingga aspirasi masyarakat hampir tak ada artinya. Juga dalam urusan pilihan politik, masyarakat telah dibuai sehingga manut-manut saja memilih apa yang sudah dipilihkan oleh penguasa.

Ketidakberdayaan Adalah Modal Perlawanan

Untuk membuat masyarakat tetap diam dan jinak, mereka membuat standar moral dengan slogan demi kepentingan bersama, demi kemajuan bersama, membangun untuk keadilan bersama dan sejenisnya. Maka, barang siapa yang melawan penguasa, ia akan dicap sebagai anti kepentingan bersama atau anti kemajuan bersama. Di saat yang bersamaan, masyarakat juga tak mampu menandingi argumentasi penguasa yang terlanjur mendapat legitimasi.

Instrumen kokoh yang dibangun penguasa tersebut dapat diruntuhkan salah satunya dengan cara memberi mosi tidak percaya. Misalnya, dengan cara menolak pembangungan pabrik semen di Kendeng.

Klaim bahwa pendirian pabrik semen di Kendeng dapat mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian demi kepentingan bersama harus berani disanggah. Analisis dampak lingkungan (Amdal) dan studi kelayakan yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian patut dikritisi, karena lembaga penelitian bukanlah hakim yang bisa memutuskan benar atau salah.

Bermacam argumentasi rasional nan ilmiah para penguasa untuk melancarkan pendirian pabrik semen di Kendeng sangat sah jika dilawan dengan argumentasi bahwa masyarakat Kendeng tak butuh semen, masyarakat Kendeng hanya butuh tanah warisan nenek moyang tetap asri dan hijau.

Penulis tak pernah ragu jika penguasa telah memprabikasi omong kosong. Mereka memiliki segala hal untuk memaksa dan bahkan membeli media massa. Pun bagi kita! Wajib hukumnya berhati-hati melintas jalan berduri. Menolak untuk menelan informasi yang tak masuk akal dan menjurus brutal.

Jangan putus asa ketika menyadari bahwa kita hanya manusia biasa yang pandir dan tak berdaya. Kepandiran dan ketidakberdayaan itu yang menjadi bukti bahwa kita patut menuntut. Menuntut untuk dipintarkan.

Masyarakat harus diposisikan sebagai yang benar agar perlawanan berjalan terus dan tegak lurus, sedangkan penguasa harus diposisikan sebagai yang bersalah dan wajib membuktikan jika memang ada kebenaran dari setiap kebijakan yang mereka gelontorkan. Seperti yang Pram katakan, "Didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa dengan perlawanan".